Kunjungi Jawa Tengah, Sahli Menkumham Asep Kurnia Beri Penguatan Reformasi Birokrasi 

SEMARANG - Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah mendapatkan penguatan Reformasi Birokrasi dari Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Asep Kurnia, Kamis (19/09). 

Kegiatan yang dilakukan secara hybrid ini, dipusatkan di Aula Yasonna H Laoly Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah. 

Baca juga: Novita Wijayanti Anggota DPR RI Tinjau Pembangunan Embung di Desa Sumingkir, Cilacap

Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat Toni Sugiarto menyambut kedatangan mantan Kepala BPSDM Kemenkumham itu. 

Dalam sambutan selamat datangnya, Toni berharap kedatangan Sahli mempu mendongkrak semangat dan pengetahuan jajarannya mengenai Reformasi Birokrasi. 

Baca juga: Plt Kakanwil Kemenkumham Jateng Hantor Situmorang Kunjungi Rupbasan Surakarta

Toni juga memberikan gambaran umum kondisi organisasinya. Berapa jumlah UPT di Jawa Tengah serta berapa yang telah mendapatkan predikat WBK/WBBM.

Baca juga: Presiden akan Tinjau Proyek Infrastruktur dan Serahkan Bansos di Provinsi Maluku*

"Dari 75 Satuan Kerja di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah 31 diantaranya menyandang predikat WBK dan 1 WBBM yakni Lapas Perempuan Semarang, kami terus mendorong agar jumlah peraih predikat WBK dan WBBM meningkat setiap tahunnya, " terang Toni. 

"Sebuah kewajiban untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas, " sambungnya. 

Baca juga: Rutan Surakarta Terima Kunjungan Kadivpas Kemenkumham Jateng Supriyanto

Selaras dengan hal itu, Sahli mengatakan, kewajiban Apatur Sipil Negara Kemenkumham bukan hanya tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, namun ada tugas mandatori. 

"Jadi bukan hanya tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, tapi ada mandatori. Kalau mandatori itu, kita melaksanakan tugas sebagai pegawai pemerintah, di mana kita digaji sebagai pegawai pemerintah. mandatori untuk dilaksanakan, bukan sebuah pilihan, " tegasnya. 

Baca juga: Tim Kemenkumham Jateng Pantau Penerapan Desa Sadar Hukum di Kabupaten Kebumen

Menurut Asep, salah satu mandatori yang wajib dilaksanakan adalah Reformasi Birokrasi. Dimana, salah satu quick win pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah Pembangunan Zona Integritas. 

"Tidak boleh ada satu pun yang membiarkan Satkernya tidak melakukan Pembangunan Zona Integritas, itu harga mati, " katanya penuh penekanan.

Masuk ke materi, Asep mengungkapkan pentingnya mengubah mindset dan cultureset, agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas berjalan optimal.

Dalam pembahasan lainnya, Sahli bicara teknis untuk meraih predikat WBK/WBBM. Misalnya indikator yang harus dipenuhi, tujuan dan sasaran di tiap area perubahan, timeline penilaian Pembanguan ZI menuju WBK/WBBM.

Baca juga: Presiden Jokowi Pastikan Pembangunan Rumah Warga Relokasi Gempa Cianjur Dimulai

Dia juga bicara tentang peran Kanwil Dalam Pembangunan ZI, catatan dan evaluasi penilaian ZI tahun-tahun sebelumnya, serta strategi Pembangunan ZI Unit Kerja menuju WBK/WBBM. 

Mengikuti secara langsung, para Kepala UPT dan perwakilan Kelompok Kerja Pembangunan ZI Kota Semarang yang sedang berproses menuju WBK. Sementara UPT di luar Kota Semarang mengikuti kegiatan via daring.